peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Tipe Dokumen. peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa

PERPRES No. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;PERPRES No. 20. Berdasarkan Penjelasan Kepala LKPP. 4. Presiden Nomor 16 Tahun 20l8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. 1 Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubahHumas Vendor Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Harga Buku Pengadaan Barang Dan Jasaa Dilengkapi Peraturan LKPP. 2. Administrasi Negara. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanAsep. TENTANG DATABASE PERATURAN. setneg. 22. ini sampai dengan selesainya Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. I. d. setneg. go. Pasal 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: T. U. Per LKPP 8 tahun 2018 Kita dapat melakukan swakelola dengan BLU. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika 6. 155, TLN No. 13. 13 Perlem tersebut dapat didownload melalui tautan berikut ini (langsung klik untuk. Tipe Dokumen. e. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Catatan : Perubahan Keempat Perpres No. Mencabut : PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) LN. 2. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Manfaat praktis, secara praktis penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola: Unduh. - 2 - 2. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;. 2021. Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengaturan tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);. U. Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPeraturan Presiden tentang PBJ Pemerintah •Kelompok Kerja Pemilihan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat. Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran. U. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 4. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Jasa Lainnya, yaitu jasa nonkonsultansi atau jasa )rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalarn suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan. lkpp. 19. Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak; 1. Subjek. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Untuk mengetahui beberapa jenis kontrak pengadaan yang ada pada proses tender atau lelang barang/jasa, mari kita baca penjelasan dibawah ini. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. id - 2 - Mengingat : 1. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Keterangan : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan. Usulan Raperda Penanaman Modal Untuk Iringi. Memahami Perpres No. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan. Data PPID Per Kategori. 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Presiden No. TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan dari PA Kepada KPA Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Mencabut : PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023. Dalam melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi yaitu: [3] berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (“ULP”)/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KEMHAN RI; MABES TNI; TNI AD; TNI AL; TNI AU;. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pasal 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. T. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/JasaJudul. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari. Peraturan ini juga sekaligus menjadi bagian dari 49 peraturan pelaksana Undang. Personel dalam Penyusunan MUK terdiri dari: 1) Penyusun MUK; dan 2) Pelaksana Validasi MUK. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan dan prosedur ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ-2018) yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Perpres 12/2021). PERPRES No. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dimulai dengan diadakannya sosialisasi di Provinsi Papua. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. HR. mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. PEMERINTAH PUSAT. E. 000,00 (seratus juta rupiah). Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; Mengingat : 1. Si kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa2. PERPRES No. 000. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,. APBN - PENGADAAN BARANG/JASA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH -. 250 kali: Status:. 16. 32. 6. Kebijakan dan Inovasi PBJ. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan. Judul. Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54. 13 Perlem tersebut dapat didownload melalui tautan berikut ini (langsung klik untuk. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat; b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanNomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari hulu ke hilir, dari tahap penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. 16 Tahun 2018 yang lengkap dengan sejumlah aturan turunannya. U. 106. 1. agian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. (2) Pertentangan kepentingan. go. 2021. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor. KEPPRES No. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan dimulai dari Sekretaris Jendral, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, dan Sekretaris Daerah, pada. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. E. Pengadaan untuk barang/jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan. Pengadaan. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Dalam Negeri. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) JDIH. t keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Presiden: Nomor: 4: Tahun: 2015: Tanggal Diundangkan: Jumat, 16 Januari 2015: Diunduh Sebanyak: 16. 20. Tentang: Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Kepala LKPP: Nomor: 14: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan: Selasa, 11 Desember 2012: Diunduh Sebanyak: 11. id : 47 hlm. pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden -2-. Undang-Undang. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. (2) Pedoman Pelaksanaan Tender Internasional untuk3. id: 7 hlm. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang dan Jasa; RUP Barang dan Jasa; Terkini . Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Pengertian, Ruang Lingkup, Jenis dan Cara. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Unduh. 12, LN. jdih. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkanNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang. Perpres 12/2021 dapat dilaksanakan dengan sekaligus memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, maka PerLKPP 8/2018 perlu disempurnakan. Pekerjaan Konstruksi; c. Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 000,00 (sepuluh juta rupiah); b. 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Catatan: Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Analis Hukum di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik Pascalis Jiwandono pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 17. 1, BN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai. menjadi referensi bagi pelaksana perencanaan pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaan; dan c. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi2: a. menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. T. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 2 Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan. lkpp. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah per 1 Juli harus mengikuti aturan Perpres 16/2018. Catatan: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 48 Ayat (1) huruf a. Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Dokumen Terjemah Resmi : Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021.